SUKOHARJO – Masalah abrasi dan kerusakan tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, terus menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di Desa Dalangan dan Desa Pojok sudah berlangsung puluhan tahun, namun hingga kini belum tertangani secara tuntas.
Menurut data perangkat desa, longsor di tebing sungai wilayah Dalangan sudah mulai terjadi sejak 1989 dan semakin meluas hingga hari ini. Sementara itu, di Desa Pojok kondisi parah sempat dicatat pada akhir November 2022, mengancam permukiman serta lahan produktif warga.
Ketua DPD PKS Sukoharjo sekaligus anggota Komisi III DPRD Sukoharjo, Tito Setiyo Nugroho, menilai lambannya respon Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dalam menangani masalah ini sangat merugikan masyarakat.
“Masalah ini sudah lama dikeluhkan. Tidak seharusnya langkah cepat baru diambil setelah ada teguran dari Bupati,” tegas Tito dalam sambungan telepon, Kamis (28/8/2025).
Meski demikian, Tito memberikan apresiasi atas langkah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang turun langsung meninjau lokasi terdampak.
“Sangat mengapresiasi ibu Bupati. Tindakan beliau menunjukkan keberpihakan nyata kepada warga yang terdampak abrasi, banjir, maupun kerusakan infrastruktur sungai,” ujarnya.
Tito menekankan, penanganan darurat melalui pengerahan alat berat harus diikuti dengan perencanaan jangka panjang.
“Normalisasi sungai perlu didukung penguatan tanggul serta kajian dampak lingkungan yang melibatkan masyarakat. Transparansi anggaran juga harus dijalankan agar publik mengetahui sejauh mana keseriusan pemerintah pusat melalui BBWSBS,” ungkapnya.
Politisi muda yang akrab disapa Mas Tito itu menegaskan pihaknya bersama PKS Sukoharjo akan terus mengawal aspirasi masyarakat.
“Warga berhak atas lingkungan yang aman, tanah yang terlindungi, serta hunian yang layak. Kami siap memperjuangkan hak itu agar masyarakat tidak kembali menjadi korban akibat lambannya birokrasi,” pungkasnya.
