Boyolali – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau secara langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (18/07/2025). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja rentan.
Penyaluran BSU merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat perputaran ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Bupati Boyolali Agus Irawan, serta Kepala Kantor Pos Boyolali Andalusia Mayasari.
Di lokasi, Wapres berdialog langsung dengan para penerima bantuan. Ia mengapresiasi semangat para pekerja yang tetap tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, seraya berpesan agar dana bantuan dimanfaatkan secara bijak.
“Saya titip pesan kepada Bapak-Ibu penerima BSU, agar bantuan digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya, saat ini kan tahun ajaran baru, bisa dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak-anak,” ujar Wapres.
Setelah berdialog, Wapres meninjau proses penyaluran bantuan secara langsung, mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana di loket pos. Ia juga meminta seluruh unsur pemerintah baik pusat maupun daerah turut aktif mengawasi penyaluran agar tepat sasaran.
“Saya minta semua pihak, mulai dari Pak Wamen, Gubernur, Bupati, hingga jajaran TNI dan Polri, turut memantau agar bantuan tersalurkan secara baik dan bermanfaat untuk kegiatan positif,” tegasnya.
Wamenaker Immanuel Ebenezer menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran BSU agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Program yang mulai digulirkan sejak Juni 2025 ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.
“Hingga saat ini, bantuan sudah diterima oleh 13,8 juta pekerja dari total 15,9 juta penerima secara nasional, atau sekitar 86,66 persen. Di Jawa Tengah, sudah tersalurkan kepada lebih dari dua juta pekerja, dan di Boyolali sebanyak 84.414 penerima,” jelasnya.
Salah satu penerima manfaat, Surani, seorang tenaga honorer perawat di fasilitas kesehatan, mengaku sangat terbantu dengan adanya BSU. Dana tersebut ia gunakan untuk menunjang pendidikan anak-anaknya.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu, terutama untuk biaya sekolah anak. Anak saya yang besar sudah SMP, yang kecil masih TK,” tuturnya.
Kunjungan ke Boyolali merupakan bagian dari rangkaian peninjauan lapangan yang telah dilakukan Wapres, sebelumnya di Kantor Pos Tangerang (16/07) dan Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan (17/07).
“Ini lokasi ketiga yang saya kunjungi bersama Pak Wamenaker. Saya ingin memastikan bahwa penyaluran BSU benar-benar sampai kepada yang berhak,” kata Gibran.
BSU tahun ini ditujukan bagi pekerja non-ASN dan non-TNI/Polri yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dengan batasan upah maksimal Rp3,5 juta, atau sesuai upah minimum daerah bila lebih tinggi. Penerima juga tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan senilai Rp600.000 disalurkan sekaligus untuk dua bulan melalui kanal perbankan.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memberikan ruang ekonomi tambahan bagi keluarga pekerja, sekaligus memperkuat fondasi perlindungan sosial nasional yang bersifat jangka panjang.
