Kurikulum Merdeka Jadi Jawaban Atasi Krisis Pembelajaran
SOLO – Mengatasi learning loss siswa apa, bagaimana, dan bagaimana memulihkan kemampuan peserta didik di sekolah/madrasah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim punya cara solutif dengan meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, secara daring, Jumat (11/2/2022).
Menteri Nadiem mengungkapkan, merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran.
Mengutip pernyataan Menteri Nadiem untuk literasi, learning loss setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, setara dengan 5 bulan belajar. Padahal secara umum literasi tidak lagi diartikan sebagai kegiatan baca tulis, tetapi memiliki makna yang lebih luas mencakup pemahaman yang baik terhadapa berbagai aspek kehidupan yang muaranya mampu bertahan pada era ke-21.
Penelitian Astini (2019), Mengembangkan pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi, media dan informasi, ketrampilan pembelajaran dan inovasi serta ketrampilan hidup dan karir. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pademi Covid-19.
Apapun kurikulumnya, kebutuhan yang tidak bisa dibantah lagi adalah sesama generasi anak bangsa yang berkemajuan dan berkeadaban, wajib menguasai teknologi, terutama dalam proses pembelajaran saat ini dan seterusnya. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif.
Di antara sekian keunggulan Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
Keunggulan yang lain dari implemenetasi Kurikulum Merdeka adalah lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan projek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem misalnya isu lingkungan bagaimana pilah sampah baik organik maupun organik, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.
Menteri Nadiem menegaskan, Satuan pendidikan bisa memilih tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kedua, menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ketiga, menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.
Menteri Nadiem kembali mengingatkan, sejak Tahun Ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PGP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun 2022, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan satuan pendidikan meskipun bukan Sekolah Penggerak, mulai dari TK-B, SD dan SDLB kelas I dan IV, SMP dan SMPLB kelas VII, SMA dan SMALB dan SMK kelas X.
Kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa. Satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Kunci keberhasilan sebuah perubahan kurikulum adalah kalau kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut.
Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Perubahan struktur mata pelajaran akibat penerapan Kurikulum Merdeka tidak akan merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan Kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut.
Implementasi Kurikulum Merdeka, salah satunya SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor: 6555/c/hk.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak ditetapkan menjadi salah satu sekolah penggerak di Kota Surakarta. Berdasarkan penetapan tersebut SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta tahun pelajaran 2021/2022 mempersiapkan diri menjadi sekolah penggerak dengan menyiapkan Kurikulum Operasional Sekolah Penggerak dimulai dari kelas 1, kelas 4, Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
