Lampung – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi offtaker atau pihak yang menyerap dan membeli produk unggulan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat hilirisasi produk sekaligus meningkatkan nilai tambah dan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Menkop Ferry mengatakan koperasi harus menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung program hilirisasi produk masyarakat. KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat distribusi, tetapi juga mampu menyerap produk unggulan masyarakat dan membangun ekosistem usaha yang memberikan manfaat langsung kepada anggota serta pelaku UMKM.
Untuk mendukung fungsi tersebut, Kementerian Koperasi berencana mendorong penyediaan berbagai peralatan pascaproduksi bagi koperasi, seperti dryer untuk komoditas padi dan cold storage untuk produk pertanian, perikanan, serta komoditas lainnya.
Peralatan tersebut diperlukan agar produk masyarakat dapat diolah lebih lanjut sebelum dipasarkan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
“Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi,” kata Ferry dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lampung, Jumat (4/9/2026).
Menurut Ferry, ketersediaan mesin dan peralatan pendukung di pasar saat ini masih lebih banyak ditujukan untuk kegiatan praproduksi. Sementara itu, kebutuhan peralatan pascaproduksi masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam mendorong koperasi berperan lebih besar dalam proses hilirisasi produk unggulan masyarakat.
Produk Lokal Jadi Prioritas Gerai KDKMP
Ferry juga mendorong agar produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP yang akan berkembang di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, produk UMKM dan hasil produksi masyarakat harus mendapat ruang lebih besar dalam ekosistem koperasi. Namun, apabila kebutuhan pokok tertentu belum mampu dipenuhi oleh produksi lokal, KDKMP tetap dapat menjalin kerja sama dengan prinsipal atau produsen secara langsung.
“Kita akan prioritaskan barang yang dijual di gerai KDKMP adalah hasil produk UMKM dan lainnya,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produsen di desa dengan pasar yang lebih luas. Produk masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan melalui proses pengolahan dan pemasaran yang lebih terintegrasi.
Perpres KDKMP Segera Diterbitkan
Untuk memastikan operasionalisasi KDKMP berjalan optimal, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).
Ferry mengatakan keberadaan Perpres tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi KDKMP sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi.
“Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan Menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu,” tegasnya.
Lampung Punya Potensi Komoditas Unggulan
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung memiliki sejumlah komoditas unggulan, antara lain padi, singkong dan jagung.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP merupakan dua strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.
“Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki seharusnya masyarakat kita sejahtera dan makmur. Namun karena sistem ekonomi di negara kita kurang mendukung maka kekayaan di desa lari di kota,” katanya.
Ia menilai penguatan koperasi dan hilirisasi di tingkat desa dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga agar nilai ekonomi dari komoditas lokal lebih banyak dinikmati masyarakat daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat koperasi sebagai badan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen memberikan dukungan kepada koperasi agar mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Seminar Nasional KDKMP di Lampung tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran pemerintah daerah.
