Solo, Kabarjoglo.com – Belum lama ini, masyarakat Surakarta atau Solo diguncang dengan kabar tak mengenakkan, yaitu Kota Solo menempati peringkat kedua sebagai kota paling kumuh se-Jawa Tengah. Sontak saja, orang nomor satu di Solo, yaitu Wali Kota FX Hadi Rudyatmo merasa kebakaran jenggot. Bahkan menantang kepada konsultan pendamping program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Jawa Tengah untuk adu data. Walikota Solo tetap bersikeras bahwa Solo masih menjadi kota yang bersih dan layak huni. Pertanyaannya, apakah warga masyarakat Surakarta juga merasakan hal yang sama seperti klaim Wali Kota? Apakah Solo sampai detik ini masih menjadi kota kecil yang bersih, indah, hijau, dan selalu menjadi kota rujukan untuk penyelenggaraan acara atau event, termasuk agenda pemerintah pusat dan daerah-daerah lainnya?
Tentu untuk menyimpulkan ini, dibutuhkan data yang akurat, tidak hanya sebatas kuantitatif, tetapi juga kualitatif, yaitu bagaimana sesungguhnya opini atau pendapat dari warga Solo asli sebagai objek sekaligus subjek dari program pembangunan kota yang dilakukan selama ini.
Saat ini pula, ada sorotan tajam kepada pemerintah kota Surakarta, terkait program dan kebijakan tata ruang kota, yang dianggap tidak humanis dan kurang memerhatikan aspek budaya serta lingkungan hidup. Misalnya kebijakan perluasan lahan parkir di jalan Slamet Riyadi dengan menghilangkan area terbuka hijau. Tak sedikit warga Solo yang menyayangkan keputusan ini, bahkan memperkirakan wajah Kota Solo bakal semakin gersang dan panas. Tak hanya itu, persoalan kemacetan jalan saat ini benar-benar menghantui warga Solo. Terlebih lagi di jam-jam berangkat sekolah atau kerja, dan jam-jam pulang. Bahkan netizen banyak yang berkomentar, Solo sama saja dengan Jakarta, “macet parah”. Ditambah pula, beberapa proyek-proyek pembangunan jalan yang tak kunjung selesai, sehingga semakin memperparah kemacetan di ruas-ruas jalan tertentu.
Keberadaan Overpass Manahan pun belum cukup mengurai kemacetan yang terjadi. Bahkan muncul kritik baru, yaitu lebar jalan yang terlalu sempit, sekaligus tidak bisa dilewati pejalan kaki dan sepeda. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi pun meningkat tajam. Hal ini menjadi persoalan serius terkait kemacetan jalan dan lahan parkir di kota bengawan ini.
Di luar persoalan tata ruang kota, suasana sosial-politik jelang pemilihan wali kota Surakarta tahun 2020 semakin panas, pelik, dan penuh intrik. Saat ini, perang gambar pun sudah dimulai, di tiap-tiap gang dan sudut kampung berjejal gambar-gambar para calon. Bahkan cara pemasangannya terkesan asal-asalan, tidak mengindahkan etika dan estetika kota. Ajang pemilihan wali kota kali ini diperkirakan bakal ramai dan heboh, dikarenakan bakal ada dua arus kekuatan yang sama-sama melibatkan basis dan akar rumput partai terbesar di Solo, yakni PDI Perjuangan. Secara langsung dan tidak langsung, hajatan politik ini bakal menyita perhatian, bahkan bisa memperlambat laju pembangunan di kota Solo.
Lalu pertanyaanya, akankah Solo ke depannya akan baik-baik saja? Apakah Solo tetap menjadi kota mungil yang selalu “ngangeni” untuk dikunjungi? Waktulah yang akan menjawabnya.
Semua ini akan didiskusikan dengan segenap elemen kota Solo, terutama para pegiat sosial, akademisi dan praktisi humas atau public relations, LSM, pejabat pengambil kebijakan, dan warga Solo pada umumnya, di acara Coffee Talk Perhumas Surakarta, Selasa, 10 Desember 2019, di Hotel Sunan Solo.
