Jakarta – Satu tahun berjalan masa kerja DPR RI periode 2024–2029, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kembali diuji. Melalui platform Pilihantanpabeban.id, organisasi Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) memetakan sikap 580 anggota DPR terhadap kebijakan pengendalian rokok. Hasilnya, hanya 55 legislator yang secara tegas mendukung, sementara 88 lainnya menolak atau bersikap kontra. Selebihnya memilih diam tanda lemahnya komitmen terhadap isu kesehatan publik yang penting bagi masa depan generasi muda.
Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra, menyebut temuan tersebut menggambarkan tantangan baru dalam politik kebijakan nasional.
“Kita melihat semakin kuatnya pengaruh industri dalam proses legislasi. Suara kesehatan publik belum menjadi prioritas utama DPR, dan orang muda masih dianggap figuran, bukan mitra dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Manik juga menyoroti pernyataan salah satu anggota DPR, Mukhamad Misbakhun, yang menyebut “tidak ada otopsi yang membuktikan seseorang meninggal karena rokok”. Ia menilai pernyataan tersebut keliru secara ilmiah dan menyesatkan publik.
“Ratusan studi medis, termasuk dari WHO dan CDC, telah membuktikan rokok sebagai faktor risiko utama berbagai penyakit mematikan seperti kanker paru, stroke, dan jantung. Yang membunuh bukan sebatang rokoknya, tetapi penyakit yang disebabkan olehnya. Jadi tetap saja, rokok membunuh,” tegasnya.
Menurut Manik, narasi seperti itu berbahaya karena mengaburkan fakta ilmiah demi kepentingan industri, terutama bila disampaikan oleh pejabat publik. “Dampaknya bisa fatal, terutama bagi anak dan remaja yang belum matang dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Manik menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik kebijakan.
“Kita tidak bisa berharap DPR yang sama akan membuat keputusan berbeda tanpa tekanan publik. Karena itu, ruang partisipasi alternatif seperti DPRemaja penting untuk melatih orang muda berpikir kritis, menyuarakan aspirasi berbasis data, dan memahami bagaimana kebijakan dibuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum daring “Road to DPRemaja 4.0: Memperkuat Partisipasi Bermakna Orang Muda dalam Kebijakan Publik”, Minggu (9/11). Kegiatan ini mempertemukan politisi muda lintas daerah, anggota DPRD, konten kreator, serta alumni DPRemaja untuk membahas strategi keterlibatan generasi muda dalam proses politik berbasis data dan aksi nyata.
Belajar dari Parlemen
Farah Savira, Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menegaskan bahwa kepercayaan publik dalam politik hanya bisa dibangun dari kerja nyata.
“Kepercayaan itu bukan diberikan, tapi dibangun lewat kehadiran dan bukti kerja. Di DPRD, saya melihat banyak keputusan berbasis data justru datang dari orang muda yang mau turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Farah menambahkan pentingnya pendekatan inklusif dalam penyusunan regulasi, termasuk dalam pembahasan KTR yang sering mendapat penolakan dari sektor ekonomi.
“Setiap keputusan politik pasti punya konsekuensi. Tapi selama kita berpegang pada data dan mendengar semua pihak, kebijakan tetap bisa berpihak pada kepentingan publik tanpa menutup ruang dialog,” tuturnya.
Sementara itu, Syaeful Mujab, politisi muda asal Jawa Tengah, berbagi pengalaman saat ikut kontestasi Pilkada. Ia menganggap kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar.
“Politik itu keras, tapi juga alat paling nyata untuk mengubah hidup banyak orang. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap idealis tapi relevan. Kepercayaan publik lahir dari kehadiran kita di lapangan, bukan dari janji,” tegasnya.
Mujab juga mendorong generasi muda untuk tidak menjauh dari dunia politik.
“Kalau kita menyerahkan politik hanya kepada mereka yang punya uang dan kuasa, jangan kaget kalau kebijakannya juga hanya berpihak pada mereka,” ujarnya.
Dari Lombok Barat, dr. Syamsuriansyah, anggota DPRD sekaligus penggerak sosial masyarakat pesisir, menekankan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
“Aspirasi itu tidak boleh berhenti di forum. Harus masuk ke perencanaan daerah dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga. Itulah representasi yang sejati,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran strategis generasi muda di tengah bonus demografi.
“Kalau 52 persen penduduk usia produktif hanya jadi penonton, maka arah kebijakan bangsa ini akan ditentukan oleh segelintir orang saja,” ujarnya.
Politik Digital dan Aksi Nyata
Dari sisi lain, Buzzer, konten kreator sosial-politik dari kanal Based(less) Indonesia Show, menyoroti fenomena “politik digital” yang ramai di dunia maya namun minim tindakan konkret.
“Sekarang semua orang ngomong politik di timeline, tapi partisipasi nyatanya masih kecil. Demokrasi kita baru 27 tahun, baru belajar jalan,” ujarnya.
Menurutnya, keberanian bersuara tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan kecerdasan berpartisipasi.
“Kalau di rumah nggak nyaman, kita bisa protes ke orang tua. Kalau di negara nggak nyaman, ya pemerintah itu orang tua kita. Komplain aja, tapi dengan cara yang cerdas,” tutupnya.
DPRemaja: Parlemen Versi Anak Muda
Menutup kegiatan, Manik Marganamahendra kembali menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) bukan sekadar program advokasi, tetapi ruang belajar kebijakan publik bagi generasi muda.
Program ini melibatkan peserta dari Jakarta, Semarang, dan Lombok Utara, dengan kegiatan berupa pelatihan advokasi, simulasi parlemen, dan reses lokal selama setahun penuh.
“Kami ingin orang muda sadar bahwa politik bukan milik segelintir elit. Kalau ruangnya tertutup, kita bangun sendiri. DPRemaja menjadi ruang untuk melatih keberanian: berbicara, mendengar, dan membuat perubahan nyata,” tutup Manik.
