Surakarta – Ketua Pengurus Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) Kota Surakarta, Sudrajat Kentas Pribadi, menegaskan pentingnya kesiapan organisasi dalam menerima kritik serta mewaspadai infiltrasi kepentingan, menyusul terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I PWI-LS di PP Al Mubarok Al Arbain, Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada 30 Januari–1 Februari 2026.
Rakornas I PWI-LS tersebut dihadiri sejumlah perwakilan lembaga negara, di antaranya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hukum, Kementerian Pertahanan, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Mabes Polri, Kodam IV/Diponegoro, BNN, para kiai, serta tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah rumusan strategis untuk penguatan organisasi.
Penguatan Sejarah, Kearifan Lokal, dan Program Kerja Nasional
Dalam Rakornas I PWI-LS, disepakati beberapa program prioritas, antara lain penguatan literasi sejarah, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal, serta penguatan struktur organisasi melalui program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sudrajat Kentas Pribadi juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Majma’ Fuqoha Jawa, forum para ulama ahli fikih Nusantara yang fokus pada kajian keilmuan berbasis literatur dan sejarah. Menurutnya, keberadaan forum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai keagamaan dan tradisi ilmiah secara bertanggung jawab.
“Organisasi yang besar harus terbuka terhadap kritik. Kritik adalah bagian dari proses pendewasaan dan penguatan internal,” tegas Sudrajat.
PWI-LS Tumbuh Pesat, Perlu Penguatan Struktur hingga Daerah
Sejak dideklarasikan pada Agustus 2023 di Buntet, Cirebon, PWI-LS disebut mengalami perkembangan signifikan. Jaringan kepengurusan telah terbentuk di berbagai kabupaten/kota di Indonesia bahkan hingga mancanegara.
Namun, menurut Sudrajat, pertumbuhan cepat organisasi harus diimbangi dengan konsolidasi dan penguatan struktur hingga tingkat bawah.
“Setiap kebijakan harus tegak lurus dari pusat hingga daerah. Pengurus pusat perlu mendengar aspirasi akar rumput, sementara pengurus wilayah wajib melakukan supervisi agar program berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kaderisasi sebagai fondasi keberlanjutan organisasi. Keberhasilan organisasi, lanjutnya, bukan bergantung pada figur semata, melainkan pada sistem kaderisasi yang kuat.
Waspada Infiltrasi dan Penyalahgunaan Organisasi
Dalam pernyataannya, Sudrajat juga mengingatkan potensi infiltrasi kepentingan dalam organisasi yang berkembang pesat. Ia menilai setiap organisasi yang membawa misi menjaga martabat bangsa dan kearifan lokal berpotensi menghadapi tantangan dari dalam maupun luar.
“Pengkhianatan dan infiltrasi kepentingan adalah keniscayaan dalam dinamika organisasi. Karena itu, militansi perjuangan dan integritas anggota harus dijaga,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan massa dalam organisasi dapat menjadi kekuatan moral dan sosial yang besar, namun juga berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat jika tidak dikawal dengan visi yang jelas.
Tantangan Global dan Penguatan Ideologi Pancasila
Sudrajat turut menyoroti tantangan geopolitik global dan pengaruh ideologi transnasional melalui media sosial dan internet. Menurutnya, ancaman terhadap bangsa saat ini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan melalui pergeseran pola pikir, budaya, dan pengaburan sejarah.
“Penjajahan saat ini bukan dengan senjata, tetapi melalui pengaruh mindset dan budaya. Karena itu, penguatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasi nilai-nilai kebangsaan harus terus dilakukan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa menjaga kearifan lokal dan memperkuat ideologi Pancasila merupakan benteng utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa di tengah dinamika global.
