PALANGKA RAYA – Kodam XXII/Tambun Bungai menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan dan aset negara yang transparan serta akuntabel melalui pelaksanaan Entry Briefing Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Berkah Kodam XXII/TB tersebut dibuka oleh Irdam XXII/TB Brigjen TNI Tri Wahyu Mutaqin Akbar, S.Sos., mewakili Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Entry briefing dipimpin Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Mukhrizal Nasution, B.Sc.Eng., M.Ak. Kegiatan turut dihadiri Kapoksahli Pangdam XXII/TB Brigjen TNI Budhi Utomo, S.I.P., Danrindam XXII/TB Brigjen TNI Ali Akhwan, S.E., para asisten, Dan/Ka Balakdam, serta para komandan satuan jajaran Kodam XXII/TB.
Dalam sambutan Pangdam yang dibacakan Irdam, disampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari evaluasi pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN). Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan tercipta tata kelola administrasi, anggaran, dan aset yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai satuan yang relatif baru terbentuk, Kodam XXII/TB berkomitmen membangun sistem tata kelola organisasi secara profesional sejak awal. Komitmen tersebut mencakup pengelolaan anggaran, administrasi, hingga inventarisasi dan pemanfaatan aset negara.
Seluruh satuan jajaran juga diminta memberikan dukungan penuh kepada Tim Pemeriksa BPK RI dengan menyiapkan data dan dokumen secara lengkap, akurat, serta terbuka. Setiap temuan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Mukhrizal Nasution menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menilai sistem pengendalian intern, kesesuaian laporan keuangan, serta pengelolaan anggaran dan aset negara.
Ia juga meminta seluruh satuan meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan yang diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
Audit BPK RI di lingkungan Kodam XXII/Tambun Bungai dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026. Kegiatan entry briefing tersebut ditutup dengan penyerahan surat tugas kepada Tim Pemeriksa BPK RI sebagai bagian dari dimulainya rangkaian pemeriksaan.






