MADIUN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah menjadi salah satu agenda strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pendanaan, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia serta sistem tata kelola yang transparan.
Untuk itu, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan program gizi (SPPG) kini diwajibkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek). Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Salah satu pengisi materi dalam kegiatan Bimtek di Madiun adalah Hernawan, seorang jurnalis yang kerap menyoroti isu kebijakan publik. Ia menekankan bahwa MBG harus dijalankan dengan disiplin, mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga pengawasan.
“Sekecil apa pun selisih anggaran dapat menjadi temuan dan berpotensi menimbulkan masalah yang berdampak langsung pada keberlanjutan program,” tegasnya, Sabtu (4/9/2025).
Dalam sesi pelatihan, para peserta yang terdiri dari PIC yayasan, ahli gizi, staf akuntansi, hingga asisten lapangan dibekali dengan materi teknis. Antara lain penyusunan rencana belanja bahan, pembuatan rencana operasional harian, penetapan harga pokok produksi (HPP) harian, tata kelola dapur sesuai standar gizi dan keamanan pangan, serta pelaporan anggaran berbasis Virtual Account sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hernawan menjelaskan, Bimtek bersifat fleksibel dengan durasi antara satu hingga dua hari, menyesuaikan dengan kualitas SDM dan kesiapan lembaga pelaksana. Fleksibilitas ini diharapkan mampu mempercepat adaptasi lapangan sekaligus menjaga akuntabilitas.
Transparansi dan Keberlanjutan
Di balik teknis pelatihan, terselip isu penting: transparansi pengelolaan dana. Pengalaman di sejumlah program sosial sebelumnya menunjukkan, lemahnya sistem pelaporan kerap menimbulkan persoalan hukum sekaligus merugikan masyarakat penerima manfaat.
Dengan format pelaporan yang terintegrasi, pemerintah berusaha meminimalisir risiko tersebut. Apalagi, MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga akurasi data dan integritas pengelolaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Mendorong Partisipasi dan Kesadaran Publik
Selain memberi manfaat langsung berupa makanan bergizi, program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya nutrisi. Hernawan menyebut, keterlibatan berbagai unsur—mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku UMKM, hingga media akan menjadi kunci sukses program ini.
“Pelatihan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari gerakan kolektif agar program benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Dengan sosialisasi dan bimtek yang berkelanjutan, pemerintah optimistis MBG dapat menjadi salah satu program yang tidak hanya menjawab kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat fondasi kesehatan generasi mendatang.
