JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan data statistik sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
Sinergi Kemendagri dan BPS selama ini antara lain terlihat dalam pemanfaatan data statistik untuk pengendalian inflasi daerah, pemantauan harga komoditas hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada BPS yang selama ini mendukung Kemendagri dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi.
Menurut Tito, data statistik memungkinkan pemerintah memantau perkembangan berbagai indikator daerah secara lebih terukur sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang teridentifikasi.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? … Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, sebelumnya data inflasi daerah umumnya dirilis satu kali dalam sebulan. Dalam perkembangannya, Kemendagri menyampaikan masukan kepada BPS agar tersedia instrumen pemantauan yang dapat digunakan secara lebih rutin, mengingat perubahan harga komoditas di daerah berlangsung dinamis.
Dari kerja sama tersebut kemudian dikembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.
Data IPH selanjutnya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian inflasi di daerah, termasuk pada komponen volatile food, administered prices, dan core inflation.
Data tersebut juga dimanfaatkan Kemendagri dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” kata Tito.
Selain pengendalian inflasi, Tito mengatakan data BPS akan terus dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan ekonomi daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan ekonomi daerah yang menjadi bagian dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior. Menurutnya, pekerjaan BPS kerap tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melalukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK),” tandasnya.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, serta Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tri Tito Karnavian.
Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kemendagri dan BPS dalam menyediakan serta memanfaatkan data statistik sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan di daerah.
