JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Bima, perencanaan pembangunan harus didukung tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana serta sistem yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya mengejar target, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah.
“[Yaitu] tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” kata Bima saat memberikan sambutan pada Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 bertema “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Bima mengatakan, berbagai pengalaman Indonesia menghadapi krisis dan bencana menjadi pembelajaran penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih tangguh.
Dalam hal ini, pemerintah pusat terus menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang diterapkan hingga daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini berfungsi untuk mengayomi, berfungsi juga untuk menyamakan standar pelayanan publik, dan berfungsi untuk mengingatkan sekaligus untuk menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” jelasnya.
Bima juga menekankan bahwa membangun ketahanan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Masyarakat, tokoh setempat, komunitas, organisasi nonpemerintah, akademisi, peneliti, hingga pemangku kepentingan lainnya perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, mitigasi tidak seharusnya baru dilakukan setelah bencana terjadi.
“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” tegas Bima.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional sebagai bagian dari pembelajaran dalam memperkuat ketahanan daerah. Salah satunya melalui kerja sama Indonesia dan Jepang dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026.
Pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana, kata Bima, dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia, termasuk dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mengembangkan alternatif pendanaan kebencanaan.
“Dan kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan termasuk dalam hal juga pendanaan,” ujarnya.
Seminar tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
