Surakarta – Kegelisahan meliputi jajaran anggota Pemuda Pancasila (PP) di Surakarta. Hingga kini, sudah satu tahun berlalu sejak Ketua MPC terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Surakarta melalui Musyawarah Cabang (Muscab). Namun, belum ada kejelasan terkait legalitas maupun langkah konkret kepemimpinan yang dijalankan.
Achmad Chamdan Perwakilan dari lima kecamatan di Surakarta Pasar Kliwon, Serengan, Banjarsari, Laweyan, dan Jebres datang untuk mencari penjelasan.
“Kita datang bukan untuk mencari keributan, tapi untuk mendapatkan kejelasan,” ujarnya
Masalah utama yang diangkat adalah vakumnya aktivitas organisasi. Tidak ada rapat, kegiatan peringatan hari besar, ataupun agenda sosial seperti pengamanan gereja saat Natal.
Selain itu, kantor MPC Pemuda Pancasila di wilayah Serengan juga dinilai tidak memiliki atribut organisasi yang jelas, seperti papan lambang atau kegiatan rutin yang mencerminkan keaktifan.
“Kami hanya ingin PP di Surakarta ini hidup kembali. Kalau tidak ada kepemimpinan yang jelas dan legalitas yang sah, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di bawah nama Pemuda Pancasila?” tegasnya
Anggota PP mempertanyakan apakah Ketua MPC Saat ini sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) atau bahkan dari Majelis Pimpinan Nasional (MPN). Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait status legalitas tersebut.
“Jangan gunakan seragam Pemuda Pancasila untuk kepentingan pribadi. Kita bangga dengan seragam ini. Harus ada langkah nyata untuk menghidupkan kembali organisasi ini,” tambah seorang anggota lainnya.
Selain mengajukan tuntutan, anggota Pemuda Pancasila Surakarta juga memberikan penghormatan kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Soerjosoemarno, yang tengah merayakan ulang tahun ke-75.
“Kami segenap Pemuda Pancasila Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yapto. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam memimpin organisasi,” tutup mereka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila Surakarta membutuhkan arah yang jelas untuk mengembalikan eksistensi organisasi di tengah masyarakat, sekaligus menjaga marwah organisasi yang dikenal sebagai penjaga ideologi Pancasila.
