Surakarta – Riak konflik perebutan kekuasaan di tubuh keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali mencuat pasca wafatnya Sinuhun Pakubuwono (PB) XIII. Sejarah panjang pertikaian internal trah PB XII seolah kembali berulang, memperlihatkan bahwa damainya istana Surakarta masih sebatas harapan.
Beberapa tahun silam, publik masih mengingat bagaimana kisruh berkepanjangan antara dua figur pewaris tahta: PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan. Dualisme kepemimpinan tersebut baru mereda setelah adanya upaya rekonsiliasi keluarga besar keraton. Namun kini, babak baru perebutan takhta kembali terbuka.
Dua putra mendiang PB XIII, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram dan KGPH Hangabehi, masing-masing mengklaim sebagai penerus sah Sinuhun PB XIII.
Sang putra mahkota lebih dahulu mengucap ikrar di hadapan jenazah ayahandanya, sementara KGPH Hangabehi secara resmi ditetapkan sebagai PB XIV oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta melalui sidang keluarga besar di Sasana Handrawina, disaksikan Panembahan Agung Tedjowulan, sejumlah perwakilan keluarga, dan PAKASA dari berbagai daerah.
Ketua Lembaga Dewan Adat, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari (Gusti Moeng), menegaskan bahwa penetapan tersebut dilandasi niat untuk menjaga keutuhan keraton setelah sekian lama dirundung perpecahan.
“Langkah ini muncul dari semangat persatuan. Kami ingin seluruh kerabat kembali fokus menjaga marwah keraton dan melestarikan tradisi budaya Jawa,” ujarnya.
Menurut Gusti Moeng, penobatan PB XIV Hangabehi berlangsung secara spontan di penghujung pertemuan keluarga besar. “Kami pun tak menduga. Saat rapat hendak ditutup, tiba-tiba keputusan itu mengalir begitu saja. Semua percaya, ini adalah kehendak Gusti Allah dan sesuai dengan paugeran (tatanan adat) yang berlaku,” tuturnya.
Ia berharap kepemimpinan PB XIV mampu menjadi titik balik pemulihan martabat dan kejayaan budaya Keraton Surakarta. “Harapan kami, Keraton kembali makmur, budaya Jawa lestari, dan rakyat merasa dilindungi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Tedjowulan, yang sebelumnya menjadi PB XIII versi rekonsiliasi, kini berperan sebagai sesepuh sekaligus penghubung antara kerabat dengan pemerintah. “Setiap langkah dan keputusan tetap dikoordinasikan dengan Gusti Tedjo agar hubungan dengan pemerintah berjalan baik,” jelas Gusti Moeng.
Dari informasi yang dihimpun sejumlah media lokal, prosesi jumenengan putra mahkota yang sebelumnya direncanakan digelar pada Sabtu pagi, 15 November 2025, tetap akan berlangsung di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meski dinamika internal keluarga masih hangat diperbincangkan.
Catatan Redaksi:
Kisah suksesi di Keraton Surakarta menunjukkan bahwa tradisi dan kekuasaan kerap beririsan dalam ruang sakral kebudayaan Jawa. Publik berharap konflik internal ini segera menemukan titik damai agar warisan budaya yang adi luhur tetap terjaga.
