Solo, Kabarjoglo.com – Setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak ingin sekadar meramaikan politik Indonesia. PSI ingin hadir sebagai partai politik yang menawarkan warna baru. Terkait hal ini, PSI merumuskan 11 alasan partai ini pantas dipilih rakyat Indonesia.
Pertama, PSI melawan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, PSI terus mendukung penguatan KPK dan menolak segala upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. “Sulit untuk membayangkan upaya pembersihan itu dilakukan partai yang politisinya terlibat dalam upaya untuk melemahkan KPK, ataupun yang selama ini banyak kadernya terlibat korupsi,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, Senin 19 Februari 2018.
Kedua, PSI anti intoleransi. PSI adalah satu-satunya parpol yang menggunakan platform anti intoleransi. PSI sangat sadar bahwa keberagaman Indonesia adalah sebuah kekuatan bila didasari atas penghormatan dan pengakuan atas hak-hak setiap warga negara apapun suku, agama, ras dan golongan lainnya dengan mengedepankan prnsip keadilan. PSI akan melawan segala bentuk intoleransi di Indonesia.
Ketiga, program kesejahteraan terpadu dan berbasis data. Bagi PSI, efektivitas dan keberhasilan program kesejahteraan sangat ditentukan oleh sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah dan akurasi data. Karena, sering program pro-rakyat justru dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga tanpa adanya sinergitas. Sehingga program ini menjadi kurang optimal. Selain itu, lemahnya basis data yang menjadi acuan setiap kementerian/lembaga juga membuat berbagai program tersebut tidak tepat sasaran.
Keempat, PSI Pro-Perempuan. PSI adalah rumah politik yang ramah untuk perempuan. 6 dari 9 pengurus DPP PSI adalah perempuan. Dengan demikian, perempuan di PSI bukan sekadar untuk memenuhi syarat, namun juga terlibat dalam menentukan berbagai keputusan penting partai.
Kelima, PSI partai anak muda. Citra PSI sebagai parpol muda dan baru tercermin dalam komposisi kepengurusan dengan 100% pengurus di bawah 45 tahun. Lebih spesifik, untuk kepengurusan daerah, 70% pengurus di antaranya masih di bawah 35 tahun.
Keenam, PSI melakukan terobosan politik berupa rekrutmen caleg terbuka. Menurut Grace, “Bagi PSI, salah satu akar permasalahan korupsi adalah proses rekrutmen yang tertutup, eksklusif, dan nepotis. Sedikit sekali tempat bagi mereka yang kompeten, jujur, dan bersih.“ Untuk itu, PSI membangun terobosan baru dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Proses tersebut berlangsung dengan melibatkan panelis independen.
Ketujuh, PSI membangun cara-cara inovatif yang mengajak partisipasi publik berupa donasi dalam bentuk Kartu SAKTI. Kartu SAKTI singkatan dari Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi. Bagi PSI, partai harus dimiliki dan dikontrol oleh publik, bukan segelintir orang. Selain itu, salah satu ciri sehatnya demokrasi dari sebuah negara adalah publik turut membiayai partai politik. Selain mendorong timbulnya rasa memiliki terhadap partai politik, publik juga dapat mengontrol dan ikut menentukan arah dari kebijakan partai.
Kedelapan, bukan partai oligarki. Selama ini kultur partai politik di Indonesia sangat feodal. Sehingga, menjadi kendala lahirnya pikiran dan gagasan baru di partai. Partai dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada segelintir orang. Sehingga aspirasi, kritik, dan lahirnya gagasan baru membentur tembok feodalisme di internal partai. Di PSI, tidak ada “pemilik saham tunggal” atau “sekelompok oligark” yang mengendalikan kebijakan partai.
Kesembilan, PSI adalah kendaraan bagi calon pemimpin bersih dan kompeten. “PSI didirikan untuk menjadi kendaraan bagi calon kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat eksekutif yang bersih dan kompeten. Rekam jejak dan kompetensi adalah dua hal utama yang menjadi syarat untuk terlibat dengan PSI,” ujar Grace
Sepuluh, PSI menerapkan teknologi untuk kemajuan dan transparansi. Kami mendorong penggunaan sains dan teknologi untuk mendorong kemajuan dan tranparansi. PSI ingin mendorong meluasnya e-governance, e-budgeting, penggunaan aplikasi untuk pengawasan pejabat publik, dan menerapkan hasil-hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kebijakan publik.
Terakhir, PSI mendukung Jokowi. Ini merupakan wujud komitmen PSI bahwa yang dilihat bukan sekadar sosok atau figur, namun kinerja dan rekam jejak beliau sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden sampai saat ini. Prestasi Jokowi memang menjulang hingga layak menjabat selama dua periode. (red)
