SIKKA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi Pelabuhan Laurentius Say di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa bumi, Rabu (19/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur sekaligus memastikan aktivitas pelayanan di pelabuhan tetap berjalan setelah gempa.
Tito tiba di lokasi bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta sejumlah pejabat terkait.
Di pelabuhan, Mendagri menerima penjelasan dari Bupati Sikka mengenai kondisi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Dalam bencana tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia.
Meski terdapat kerusakan pada sejumlah bagian bangunan, aktivitas pelayanan di Pelabuhan Laurentius Say masih berlangsung normal.
Mendagri mengatakan, operasional pelabuhan dapat tetap berjalan karena sistem digital yang digunakan memiliki mekanisme cadangan sehingga pelayanan dapat dialihkan ke lokasi sementara apabila terjadi gangguan jaringan.
“Dan keterangan dari Pak Kepala Syahbandar ini operasional tetap berjalan. Kan ada sistem digitalisasinya sudah punya backup. Jadi dapat dialihkan ketika ada internet di tempat sementara,” ujar Tito kepada wartawan seusai meninjau pelabuhan.
Menurutnya, pelayanan embarkasi dan debarkasi juga telah kembali berjalan sebagaimana mestinya. Tito mengapresiasi jajaran Kementerian Perhubungan, Syahbandar, serta otoritas pelabuhan yang mampu menjaga keberlangsungan pelayanan di tengah kondisi pascagempa.
Antisipasi Gempa Susulan
Mendagri mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait agar tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Mengacu pada informasi BMKG, gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan setelah gempa utama.
Untuk memastikan tingkat keamanan bangunan Pelabuhan Laurentius Say, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan asesmen setelah kondisi dinilai cukup stabil.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah struktur bangunan masih aman atau membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Apakah strukturnya masih kuat atau tidak. Kalau strukturnya masih kuat, maka tinggal pembangunan dinding, interior, atap, dan lain-lain. Tapi kalau strukturnya tidak kuat, ya mau nggak mau harus dibongkar supaya strukturnya betul-betul kokoh,” jelas Tito.
Pemerintah Pusat Bergerak Tangani Dampak Gempa
Tito turut menyampaikan keprihatinan atas korban jiwa yang ditimbulkan bencana tersebut. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, kehadiran sejumlah pejabat pemerintah di wilayah bencana merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dilakukan secara langsung dan terpadu.
“Saya lihat sudah banyak sekali kekuatan yang datang ke sini. Kepala BNPB sudah ada di sini, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PU, dan saya dapat informasi siang ini Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan juga akan di sini. Kita semua kroyokan untuk membantu,” ungkapnya.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan tersebut mencakup ketersediaan pangan, air minum, listrik, hingga akses komunikasi.
Tito memahami bahwa gempa juga menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat. Karena itu, warga yang masih merasa khawatir untuk kembali ke rumah tidak boleh dipaksa selama kondisi belum benar-benar aman.
Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat mendapatkan tempat yang aman sekaligus dukungan yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
“Jadi kalau masyarakat memang ada yang tidur di luar, ya tentu kita harus bantu dan kita tolong. Kita jangan paksa mereka masuk ke dalam. Karena ini gempa sebulan bisa saja terjadi,” tandas Tito.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan serta memperkuat koordinasi agar penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka dapat berjalan cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Puspen Kemendagri
