JAKARTA – Komisi X DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.
Dukungan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen yang berlangsung pada Selasa (1/9/2026).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen secara resmi mengajukan tambahan anggaran Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan program kementerian.
“Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun, untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian,” ujar Abdul Mu’ti.
Pagu Anggaran 2027 Kemendikdasmen Rp61,10 Triliun
Abdul Mu’ti menjelaskan, pagu anggaran Kemendikdasmen TA 2027 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.
Namun, menurut Abdul Mu’ti, tambahan pada tahap Pagu Anggaran tersebut masih belum optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikdasmen.
Pagu Rp61,10 triliun telah ditetapkan alokasinya melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selanjutnya, pagu tersebut akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI bersama usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun untuk memperoleh kesepakatan.
“Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Abdul Mu’ti.
Komisi X DPR Beri Persetujuan
Usulan tambahan anggaran tersebut mendapat persetujuan Komisi X DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyatakan dukungannya terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen.
“Kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju atas pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dan usulan tambahan anggarannya dengan berharap kualitas layanan pendidikan kita semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin. Ia menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah memperjuangkan kepentingan pendidikan, khususnya bagi para guru di Indonesia.
“Kami Fraksi PAN menyampaikan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggarannya, semoga terealisasi dan menjadi kenyataan,” ungkap Hoerudin.
Lima Program Prioritas
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menjelaskan, usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, yakni:
- Program Wajib Belajar 13 Tahun: Rp115,25 triliun
- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran: Rp35,81 triliun
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Rp3,69 triliun
- Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan: Rp235,73 miliar
- Program Dukungan Manajemen: Rp2,77 triliun
Salah satu tujuan utama penambahan anggaran tersebut adalah memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu satuan pendidikan.
Selain itu, pemerintah mengusulkan peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
“Perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100 ribu satdik sesuai arahan Bapak Presiden, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid,” jelas Abdul Mu’ti.
Dukungan untuk Peningkatan Kompetensi Guru
Usulan tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap guru melalui keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan.
Program tersebut ditujukan untuk membantu guru meningkatkan kompetensi dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1/D4.
“Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1/D4,” ujar Abdul Mu’ti.
Dengan dukungan Komisi X DPR RI, usulan tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah berharap tambahan anggaran dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas dan memperluas akses terhadap pendidikan yang bermutu.
