Surakarta – Ketua Forum Budaya Mataram (FBM), BRM. Dr. Kusuma Putra, S.H., M.H., menegaskan bahwa sejak masa berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga kini, setiap peralihan kepemimpinan di lingkungan keraton selalu dibayangi oleh dinamika internal keluarga. Meski demikian, ia menegaskan satu hal yang tak tergoyahkan: paugeran tetap menjadi landasan suksesi, dan keluarga besar wajib menjaga kondusivitas serta kewibawaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
“Keraton tetap pada paugeran sebagai punjer budaya Jawa yang agung dan luhur,”
ujar Kusuma saat dimintai tanggapan mengenai dinamika suksesi Keraton Kasunanan Surakarta pasca wafatnya SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi, Jumat (7/11).
Dinamika Sejarah Suksesi Mataram dari Masa ke Masa
Kusuma tidak menampik bahwa konflik internal merupakan bagian dari dinamika sejarah Mataram sejak era awal. Sejak perpindahan pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram, hingga masa Panembahan Senopati surud, intrik politik kerap mewarnai perjalanan kekuasaan.
Namun, menurutnya, ketika Mataram mencapai masa kejayaan di bawah Sultan Agung Hanyakrakusuma, dinamika tersebut mampu diredam dengan kebijaksanaan tinggi.
“Meski demikian, sebagai raja agung yang memiliki wibawa di mata rakyat, intrik dan persoalan itu mampu diselesaikan dengan bijak tanpa merusak kewibawaan kerajaan,” jelas Kusuma.
Situasi berbeda terjadi pada masa Amangkurat, ketika perebutan kekuasaan dan konflik internal keluarga pecah menjadi gejolak besar. Sejak saat itu, hampir setiap masa suksesi baik di Keraton Kerta, Plered, Kartasura, hingga berpindah ke Surakarta Hadiningrat selalu diwarnai ketegangan politik dan kepentingan keluarga.
“Suksesi adalah keniscayaan sejarah yang harus dihadapi. Namun jangan sampai persoalan itu menghambat keberlangsungan pelestarian budaya Jawa di Keraton Kasunanan Surakarta,” tegasnya.
Legitimasi Historis dan Kultural Keraton di Mata Dunia
Lebih lanjut, Kusuma menekankan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki legitimasi historis dan kultural di mata dunia internasional. Ia mengutip Maklumat Sinuhun Pakoe Boewono XII yang menegaskan bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat berada di belakang Republik Indonesia.
Artinya, kata Kusuma, keraton bukan sekadar lembaga budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan dan jati diri Indonesia.
“Keraton adalah penjaga warisan luhur dan nilai-nilai spiritual yang membentuk karakter bangsa. Dalam konteks sejarah, Surakarta adalah bagian dari pondasi kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah dan Keraton Harus Berjalan Beriringan
Menurut Kusuma, tanggung jawab menjaga adat, paugeran, dan tradisi luhur budaya Jawa bukan hanya berada di pundak keluarga keraton. Pemerintah juga memiliki kewajiban moral dan politik untuk memberikan dukungan kebijakan, pendanaan, serta ruang diplomasi budaya bagi pelestarian warisan Keraton.
“Isu kepentingan pribadi dan perebutan kekuasaan harus dihindarkan agar keraton tetap pada paugeran sebagai punjer budaya Jawa yang agung dan luhur. Intrik boleh terjadi, tapi semua pihak harus sepakat menjaga kondusivitas,” tutupnya.
Analisis Kontekstual: Paugeran sebagai Pilar Ketahanan Budaya Jawa
Konsep paugeran tata aturan adat dan moral yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Jawa menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di lingkungan keraton. Dalam konteks modern, prinsip ini juga menjadi nilai etika yang relevan dalam kepemimpinan nasional.
Menurut pengamat budaya, stabilitas dan kearifan dalam tradisi keraton dapat menjadi model diplomasi budaya yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Sebagai lembaga adat tertua di Nusantara, Keraton Surakarta masih menjadi pusat gravitasi nilai-nilai budaya Jawa dan warisan Mataram Islam.
Referensi Pendukung:
- Keraton Surakarta Hadiningrat – Situs Resmi
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Kebudayaan RI – Pelestarian Budaya
- UNESCO Intangible Cultural Heritage – Indonesian Traditional Arts
- Forum Budaya Mataram – Arsip Kegiatan dan Pernyataan
