Surakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan anggaran negara hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Mohammad Toha Anggota DPR RI Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan yang tepat dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Menurutnya, sebelum hadirnya program tersebut, distribusi manfaat APBN belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat bawah. “Sekarang dampaknya mulai terasa. Mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga relawan di dapur MBG semua ikut bergerak,” ujarnya dalam wawancara.
Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai. Kebutuhan bahan baku seperti sayur, beras, hingga tepung mendorong peningkatan penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.
Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru. Dalam satu dapur MBG, terdapat puluhan relawan yang mendapatkan penghasilan harian, yang secara akumulatif dapat menyamai standar upah minimum di daerah masing-masing.
“Penerima manfaatnya juga jelas, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak sekolah dari tingkat dasar sampai menengah. Ini program yang sangat mendasar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan dalam manajemen keuangan dan evaluasi sumber pembiayaan agar program berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Terkait pembiayaan, ia mengungkapkan bahwa pembangunan dapur MBG sebagian besar melibatkan investor dari masyarakat. Untuk satu dapur, investasi yang dibutuhkan berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2,5 miliar.
“Kalau semua dibiayai negara, angkanya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Maka keterlibatan masyarakat ini menjadi bentuk gotong royong sekaligus dukungan nyata terhadap program pemerintah,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut para investor sebagai pionir yang berperan penting dalam menyukseskan program tersebut. Berdasarkan perhitungan, investasi tersebut baru bisa kembali setelah sekitar satu setengah tahun operasional.
Sementara itu, untuk program Koperasi Merah Putih, ia menilai implementasinya masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu serta tahapan yang matang, mulai dari pembangunan, penguatan manajemen, hingga eksekusi di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar program koperasi tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. “Harus ada evaluasi dan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat, dan tokoh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan badan khusus atau sekretariat bersama yang menangani Koperasi Merah Putih secara terpusat, guna mempermudah koordinasi, pengawasan, serta penanganan berbagai permasalahan yang muncul.
“Kalau ada lembaga khusus seperti di MBG, maka pengawasan dan evaluasi bisa lebih terstruktur dan efektif,” katanya.
Dalam konteks kesiapan menghadapi potensi krisis, termasuk pangan dan air, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem mitigasi. Pemerintah diharapkan dapat menyusun skema partisipasi masyarakat, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembangunan sistem penampungan air, seperti tandon atau kolam desa, guna mengantisipasi kekeringan dalam beberapa bulan ke depan.
“Kesadaran masyarakat memang perlu didorong. Kalau ada fasilitasi dari pemerintah, saya yakin masyarakat juga akan ikut bergerak,” pungkasnya.
