ACEH TIMUR – Ketua Yayasan ASPIRA, Nurdin alias Din Kopassus, meminta pemerintah memperkuat keberadaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk mengalihkan distribusi MBG sepenuhnya ke kantin sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Nurdin di Aceh Timur, Kamis (10/9/2026).
SPPG Dinilai Masih Penting
Nurdin berpandangan SPPG telah menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan MBG. Karena itu, apabila ditemukan persoalan di lapangan, perbaikan sebaiknya diarahkan pada titik yang bermasalah.
“SPPG ini sudah dibangun sebagai bagian dari sistem MBG. Kalau ada kekurangan, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Bukan justru sistemnya yang ditinggalkan,” tegas Nurdin.
Menurut dia, penguatan sistem dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, perbaikan kualitas makanan, pembenahan distribusi, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Dengan pembenahan tersebut, SPPG dinilai tetap dapat menjadi pusat produksi dan distribusi makanan bergizi dengan standar yang lebih terukur.
Sasaran MBG Tak Hanya Pelajar
Nurdin juga meminta wacana pengalihan distribusi MBG melalui kantin sekolah dikaji secara menyeluruh.
Dia mengingatkan cakupan penerima manfaat program tidak semata-mata siswa sekolah. Kelompok lain seperti santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan juga perlu menjadi pertimbangan dalam desain pelaksanaan program.
“Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan di satu sisi, justru penerima manfaat di sisi lain menjadi terbatas. MBG harus dilihat sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, bukan hanya program makanan untuk anak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan mekanisme distribusi harus tetap memastikan kelompok penerima manfaat di luar lingkungan sekolah tidak kehilangan akses terhadap program.
Berpotensi Gerakkan Ekonomi Daerah
Selain aspek pemenuhan gizi, Nurdin melihat keberadaan SPPG memiliki potensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi operasional.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka ruang keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bahan pangan yang digunakan dalam jumlah besar seharusnya sebisa mungkin melibatkan masyarakat lokal. Dengan begitu, manfaat MBG tidak berhenti pada penerima makanan saja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah,” katanya.
Ia menilai pola pengadaan yang melibatkan pemasok lokal dapat membuat perputaran ekonomi dari program pemerintah lebih banyak dirasakan masyarakat daerah.
Minta Kebijakan Berbasis Kajian
Nurdin meminta pemerintah tidak mengambil keputusan perubahan mekanisme MBG secara terburu-buru. Menurut dia, evaluasi perlu melihat berbagai aspek sekaligus, mulai dari jangkauan penerima, kualitas dan standar gizi makanan, sistem pengawasan, efektivitas distribusi hingga konsekuensi terhadap anggaran.
“Yang perlu dilakukan adalah memperkuat SPPG, bukan menghilangkannya. Kalau ada masalah, benahi titik masalahnya. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat manfaat MBG semakin terbatas,” pungkasnya.
Ia berharap setiap penyempurnaan kebijakan MBG tetap berorientasi pada perluasan manfaat, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan tata kelola program.
