Dua Sabo Dam Dibangun di Tapanuli Tengah, Perkuat Perlindungan Warga dari Banjir dan Sedimentasi

TAPANULI TENGAH – Upaya mengurangi risiko banjir dan aliran material dari kawasan perbukitan dipercepat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah membangun sejumlah infrastruktur pengendali sedimen di Kecamatan Tukka untuk memperkuat perlindungan permukiman dan lahan pertanian warga.

Dua bangunan pengendali sedimen yang saat ini dikerjakan yakni Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala. Keduanya menjadi bagian dari penanganan kawasan hulu setelah bencana sebelumnya meninggalkan endapan lumpur di sejumlah titik.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penanganan kawasan hulu menjadi salah satu prioritas karena material dari wilayah perbukitan berpotensi kembali terbawa arus ketika hujan deras terjadi.

“Penanganan di wilayah hulu ini harus kita percepat. Jangan sampai ketika hujan deras turun, aliran air dan material kembali turun dan berdampak ke masyarakat,” kata Tito saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026).

Empat Sabo Dam Disiapkan

Menurut Tito, kondisi geografis Kecamatan Tukka membutuhkan sistem pengendalian yang mampu menahan sekaligus mengatur aliran air dan sedimen dari kawasan atas.

Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan satu Sabo Dam Aek Tukka dan satu Sabo Dam Sigala-gala rampung pada Desember 2026.

Pembangunan tidak berhenti pada dua infrastruktur tersebut. Dua Sabo Dam tambahan direncanakan dibangun pada tahun berikutnya.

“Setelah itu, tahun depan dibangun lagi dua, jadi totalnya empat, khusus di Kecamatan Tukka ini,” ujar Tito.

Dengan empat Sabo Dam, sistem pengendalian sedimen di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap wilayah di bagian hilir.

Penanganan Hulu dan Hilir Berjalan Bersamaan

Pembangunan Sabo Dam dilakukan bersamaan dengan pekerjaan lain, termasuk normalisasi saluran air dan sungai serta pembangunan dinding penahan atau retaining wall sepanjang 1,6 kilometer.

Rangkaian pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko material dan aliran air kembali memasuki kawasan yang dihuni masyarakat.

Selain membangun infrastruktur pengendali bencana, pemerintah juga tetap menjalankan pemulihan rumah warga serta fasilitas pelayanan dasar yang terdampak.

Langkah tersebut dilakukan secara paralel agar pemulihan kehidupan masyarakat tidak harus menunggu seluruh pekerjaan di kawasan hulu selesai.

Tito menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi Tapanuli Tengah harus dikerjakan dalam satu rangkaian. Penguatan kawasan hulu, normalisasi sungai, pembangunan perlindungan tebing, hingga pemulihan fasilitas warga perlu berjalan beriringan.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan pascabencana diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan menghadapi potensi banjir dan sedimentasi pada masa mendatang.

Satgas PRR

Pos terkait

Tinggalkan Balasan