Manggarai Timur – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyalurkan tali asih sebesar Rp15 juta untuk setiap korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026).
Santunan diserahkan langsung Mendagri bersama Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di wilayah yang terdampak paling parah.
“Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat pada keluarganya,” kata Tito.
Selain bantuan dari Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta bagi setiap korban meninggal dunia.
Dalam kunjungannya, Mendagri turut mengapresiasi warga yang secara swadaya mendirikan posko pengungsian setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu (15/8/2026).
Untuk memperkuat operasional posko, Kemendagri menyerahkan dua unit genset dan 10 unit velbed. Pemerintah juga memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.
“Kita juga mengapresiasi ada posko yang dibangun warga. Tapi kita tambahi sekalian aja, namanya genset dua, sekaligus velbed ada 10 untuk operasionalnya,” ujar Tito.
Mendagri menegaskan pemerintah akan terus bergerak selama masa tanggap darurat. Posko Basarnas telah berdiri berdampingan dengan tenda warga, sementara pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat terdampak untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Ini harus kerja sama kita, pemerintah sama masyarakat,” tegasnya.
Sebelum meninjau lokasi gempa, Mendagri Tito Karnavian memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.
Kehadiran Mendagri di NTT merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meninjau langsung lokasi bencana sekaligus mempercepat penanganan dampak gempa.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
