JAKARTA – Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, wajah perekonomian Indonesia terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Aktivitas jual-beli kini tidak lagi hanya berlangsung di pasar dan toko, tetapi juga melalui layar ponsel. Ekonomi digital, gig economy, serta jutaan UMKM yang memanfaatkan teknologi menjadi bagian dari dinamika ekonomi nasional.
Untuk memotret perubahan tersebut secara lebih menyeluruh, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan lengkap ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk kegiatan usaha yang berkembang melalui platform digital.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda 10 tahunan sekaligus “hajat besar bangsa”.
“Tentunya di tahun 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Ini adalah kesempatan emas kita semua untuk melakukan pendataan lengkap tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia,” ujar Amalia.
Menurutnya, pendataan mencakup berbagai aktivitas ekonomi, termasuk usaha yang memanfaatkan platform digital. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi serta struktur perekonomian Indonesia.
“Suara dari masyarakat akan tercatat dan apa yang sebelumnya tidak terlihat sekarang menjadi terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah bisa menyiapkan intervensi yang tepat,” jelasnya.
Data hasil sensus nantinya menjadi salah satu fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. Sektor yang didata mencakup perdagangan, informasi dan komunikasi, hingga berbagai jenis jasa yang kini banyak berkembang melalui platform digital.
Untuk meningkatkan kualitas sekaligus memantau proses pendataan, BPS memanfaatkan teknologi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), antara lain melalui fitur geotagging dan pencatatan durasi wawancara. Sementara itu, unit usaha yang menjadi sasaran pengisian mandiri didata melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).
Amalia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Keterbukaan dalam memberikan data bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.
“Membangun data itu memang mahal. Tapi membangun negara tanpa data akan jauh lebih mahal lagi, karena arah kebijakannya tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Karena itu, BPS mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari warung kecil hingga startup digital, untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara benar.
Setiap data yang dihimpun menjadi bagian penting bagi Indonesia untuk memahami kekuatan ekonominya sendiri di usia 81 tahun kemerdekaan.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo menyebut angka-angka makro ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan BPS.
“Saya mendapatkan data bahwa sudah lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir Agustus 2026, yang dikerjakan oleh 251 ribu petugas sensus, bekerja di seluruh desa-desa perlu kita pastikan berhasil,” tegas Prabowo.
Prabowo meminta masyarakat mengisi formulir sensus dengan serius dan jujur. Ia juga memastikan data yang dikumpulkan BPS melalui Sensus Ekonomi tidak digunakan untuk mengejar kekayaan maupun pendapatan pribadi yang dilaporkan.
Data tersebut akan digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran.
