SUKOHARJO – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukoharjo menyatakan keprihatinan atas peristiwa penggerebekan di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berdampak terhadap ustadzah dan santriwati.
Sebagai bentuk kepedulian, Ketua DPD PKS Kabupaten Sukoharjo Tito Setiyo Nugroho bersama Ketua Bidang Advokasi DPD PKS dan anggota DPRD Sukoharjo dari Fraksi PKS, Sumiyati, mengunjungi pondok pesantren tersebut pada Senin (2/11/2026) sore.
Kunjungan itu dilakukan untuk menyampaikan keprihatinan sekaligus memberikan dukungan moral kepada pihak pesantren, khususnya para ustadzah dan santriwati yang terdampak peristiwa tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, PKS Sukoharjo menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam setiap proses penanganan perkara.
Tito Setiyo Nugroho menyampaikan bahwa penegakan hukum harus tetap dihormati dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perkara.
Menurutnya, jangan sampai proses penegakan hukum justru menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, maupun trauma bagi para santriwati yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
“Keprihatinan kami bukan hanya terhadap peristiwa yang terjadi, tetapi juga terhadap dampak yang dirasakan para ustadzah dan santriwati. Kami berharap semua pihak dapat mengedepankan pendekatan yang bijaksana, mengutamakan perlindungan perempuan dan anak, serta memastikan mereka tetap mendapatkan rasa aman,” ungkap Tito.
Ia berharap proses penegakan hukum dapat berlangsung secara profesional dan berkeadilan tanpa menimbulkan dampak sosial maupun psikologis yang lebih luas bagi pihak-pihak yang tidak terlibat.
“Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mengalami ketakutan dan trauma. Pemulihan kondisi psikologis serta keberlangsungan pendidikan mereka harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
PKS Dorong Pendampingan dan Trauma Healing
Perhatian terhadap kondisi para santriwati juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Fraksi PKS, Sumiyati.
Pada Senin (2/11/2026) pagi, Sumiyati mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Sukoharjo melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan para ustadzah dan santriwati terdampak.
Sumiyati yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, meliputi Kecamatan Mojolaban dan Polokarto, menilai pemulihan psikologis perlu menjadi perhatian serius.
“Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika persoalan ini menjadi perhatian publik. Para santriwati membutuhkan dukungan, termasuk trauma healing apabila diperlukan, agar mereka kembali merasa aman dan dapat menjalani aktivitas pendidikan dengan tenang,” ujar Sumiyati.
Ia berharap UPTD PPA dapat memastikan kebutuhan pendampingan teridentifikasi dengan baik, sehingga dukungan psikologis maupun perlindungan lainnya dapat diberikan sesuai kondisi masing-masing.
Melalui kunjungan dan dorongan pendampingan tersebut, DPD PKS Sukoharjo berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kondisi para santriwati, memberikan ruang pemulihan, serta memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi.
PKS Sukoharjo juga berharap para santriwati dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas pendidikan di lingkungan pesantren dengan aman dan nyaman.
Perlindungan perempuan dan anak, menurut PKS Sukoharjo, merupakan tanggung jawab bersama. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman sekaligus mewujudkan Sukoharjo yang kondusif dan ramah bagi perempuan dan anak.
