Surakarta – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Kota Surakarta resmi ditutup melalui upacara militer yang berlangsung di halaman SD Negeri Mijipinilihan Surakarta, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Rabu pagi (11/3/2026).
Upacara yang dimulai pukul 08.00 hingga 08.55 WIB tersebut dipimpin oleh Komandan Distrik Militer Kodim 0735/Surakarta, Arief Handoko Usman, dengan diikuti sekitar 200 peserta dari unsur TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat.
Kegiatan penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian program pengabdian terpadu yang selama satu bulan terakhir dilaksanakan di wilayah Kelurahan Joyotakan. Program tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan terintegrasi yang digelar secara serentak di berbagai wilayah jajaran Kodam IV/Diponegoro.
Pembangunan Desa sebagai Fondasi Nasional
Dalam amanat Panglima Kodam IV/Diponegoro yang dibacakan oleh Dandim Surakarta, ditegaskan bahwa TMMD tahun ini mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.”
Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada kawasan perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Program TMMD sendiri merupakan bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi keamanan lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga ini dirancang untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur hingga akses pelayanan publik.
Selain Surakarta, pelaksanaan TMMD Reguler ke-127 di wilayah Kodam IV/Diponegoro juga berlangsung di empat daerah lain, yakni Kabupaten Brebes, Kebumen, Kendal, dan Wonogiri.
Infrastruktur dan Program Sosial
Di Kota Surakarta, program TMMD Sengkuyung Tahap I difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu sasaran fisik utama adalah perbaikan saluran air di Jalan Kahayan dan Jalan Karandan, Kelurahan Joyotakan. Proyek tersebut mencakup pembangunan saluran sepanjang 327 meter menggunakan struktur U-ditch berukuran 80 x 80 sentimeter, yang diharapkan mampu meningkatkan sistem drainase kawasan tersebut.
Selain pembangunan fisik, TMMD juga menjalankan berbagai kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan layanan sosial kepada masyarakat.
Program tersebut meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penguatan nilai ideologi Pancasila, edukasi kesehatan keluarga dan pencegahan stunting, penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga kampanye bahaya narkoba.
Kegiatan lain yang turut dilaksanakan adalah penyuluhan koperasi, mitigasi bencana banjir dan kebakaran, serta pembagian bantuan sembako kepada warga di sekitar lokasi program.
Partisipasi Lintas Sektor
Upacara penutupan juga dihadiri berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Surakarta, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Martono, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Achmad Satibi, serta perwakilan satuan TNI dan Polri di wilayah Surakarta.
Selain pejabat pemerintahan dan aparat keamanan, kegiatan ini juga dihadiri camat, lurah se-Kecamatan Serengan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Dalam amanatnya, Pangdam menekankan pentingnya menjaga hasil pembangunan yang telah dicapai melalui program TMMD agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ia juga meminta setiap satuan tugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sebagai bahan penyempurnaan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.
Model Kolaborasi Pembangunan
Selama lebih dari empat dekade, TMMD telah berkembang menjadi salah satu model kolaborasi pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan unsur militer dan sipil secara langsung.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kesadaran sosial, kesehatan masyarakat, dan ketahanan nasional di tingkat akar rumput.
Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I 2026 di Surakarta menjadi penegasan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi kolektif dari seluruh elemen bangsamulai dari institusi negara hingga masyarakat lokal yang menjadi penerima manfaat utama.
