Solo, Kabarjoglo.com – Ketua Yayasan Karya Dharma Pancasila, Dr. Anggoro Panji Nugroho, M.M, menyorot kondisi Perguruan Tinggi Swasta saat ini yang di nilainya memasuki fase sulit pasca pandemi.
Ketua Yayasan yang juga pengamat pendidikan dari Universitas Dharma AUB Surakarta ini memandang, kesulitan yang di alami perguruan tinggi swasta semakin berat dengan adanya kebijakan jadwal waktu pendaftaran mandiri yang sangat panjang dan mepet dengan penutupan penerimaan mahasiswa baru. Dampak dari kebijakan tersebut juga akan menimbulkan multi efek .
‘ Kuota pendaftaran yang seharusnya menjadi milik PTS akan ke sedot ke PTN, karena panjangnya waktu gelombang pendaftaran Mandiri di PTN. Resiko terjadinya pelanggaran juga akan semakin besar, terbukti salah satu rektor perguruan tinggi di Lampung terjaring OTT KPK, lantaran patut di duga tersandung kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru ‘ Jelasnya
Kejadian ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua. Apalagi terjadi pada masa pendaftaran mahasiswa baru.
Kampus swasta dan negeri memiliki peran yang sama seperti di amanatkan dalam Undang Undang, turut serta mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu keberadaan kampus Perguruan Tinggi Swasta harus di lindungi, sebab pada hakikatnya kampus PTS dan PTN memiliki ruh yang sama.
Menyediakan dan mengembangkan lingkungan proses belajar mengajar yang berkualitas, profesional dan berkarakter kebangsaan.
Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset yang berkualitas, serta mendorong kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dunia usaha dan dunia industri. Serta melaksanakan komitmen dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Untuk itulah Pemerintah melalui Kementerian terkait harus menjaga keberadaan PTS melalui kebijakan yang dapat membangun untuk berkembang semakin lebih maju lagi.
Keberlangsungan PTS kata Anggoro, tak lepas dari biaya operasional yang harus di tanggung sendiri oleh yayasan. Selain mengandalkan bantuan pemerintah, yayasan juga harus mencari dana operasional sendiri. Sebab bantuan pemerintah belum cukup untuk biaya operasional kampus.
Oleh sebab itu Ketua Yayasan Karya Dharma Pancasila ini berharap, Pemerintah dapat mengkaji kembali sistem pendaftaran mandiri, agar kampus PTS dapat memperoleh ruang lebih banyak lagi menampung para calon mahasiswa baru yang tak lolos seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, tutupnya.
